Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) sejatinya adalah amanah untuk mengabdi kepada bangsa, bukan tiket menuju kemewahan. Namun, dalam realitas sosial kita, muncul anggapan seolah wajar ketika seorang PNS mendadak memiliki rumah mewah, deretan mobil, atau ikut bermain dalam proyek pemerintah. Padahal, jika ditimbang dengan logika sederhana, gaya hidup semacam itu justru tidak sebanding dengan penghasilan resmi seorang PNS.
Ketika ada kekayaan berlebih yang tidak jelas asal-usulnya, publik sebenarnya patut mempertanyakan sumbernya. Sayangnya, kondisi ini sering ditoleransi. Masyarakat kerap memandang sebelah mata terhadap praktik gratifikasi, fee proyek, hingga penyalahgunaan wewenang, sehingga lahirlah budaya permisif yang membahayakan.
Padahal, secara hukum, ASN sudah diikat oleh berbagai aturan penting.
-
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan ASN harus menjunjung integritas, profesionalitas, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
-
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur sanksi pidana atas penyalahgunaan jabatan dan gratifikasi.
-
UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN beserta aturan KPK mengenai LHKPN, yang mewajibkan ASN melaporkan harta kekayaannya secara transparan.
-
Rancangan UU Perampasan Aset, meski masih dibahas, sangat penting untuk menjerat pejabat dengan kekayaan tidak wajar agar asetnya bisa langsung disita tanpa menunggu putusan pidana inkrah.
Fenomena “wajar padahal tidak wajar” ini menimbulkan dampak serius. Pertama, menormalkan praktik korupsi sebagai sesuatu yang lumrah. Kedua, mengikis integritas birokrasi. Ketiga, menanamkan persepsi keliru kepada generasi muda bahwa jabatan adalah jalan pintas menuju kekayaan, bukan sarana pengabdian.
Bangsa ini perlu bersikap tegas. ASN harus kembali pada marwahnya: sebagai pelayan rakyat, bukan penikmat fasilitas. Transparansi harta kekayaan, konsistensi penegakan UU Tipikor, serta pengesahan UU Perampasan Aset merupakan langkah mutlak demi memastikan birokrasi yang bersih, berintegritas, dan benar-benar berpihak kepada rakyat.
Disusun oleh: Ombudsman Muda Indonesia & Indonesian Crisis Centre (OMIICC)
👉 https://ombudsmanmudaindonesia-sulbar.x1organix.top